Puluhan Miliaran Anggaran Perbaikan Jalan Tak Efektif

Jakartahotnews.com Puluhan miliar rupiah anggaran perbaikan jalan tak terprediksi Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2013 ditenggarai tidak efektif dikelola. Pasalnya masih banyak jalan-jalan rusak dan berlubang di wilayah Jakarta Selatan. Salah satu diantaranya, Jalan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Jalan Tanjung Barat kerusakannya diperkirakan 100 meter dengan diamater kedalaman lubang 5 centimeter hingga 30 centimeter. Jalan ini pernah disurati untuk diperbaiki. Namun perbaikan yang dilakukan oleh Sudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Selatan sekedar tambal sulam. Tak sampai seminggu jalan tersebut kembali rusak dan berlubang. Sementara kawasan lain yang mengalami kerusakan, Jalan Mampang Prapatan XII, Kecamatan Mampang pun kerusakanya 20 meter, Jalan Adyaksa, Lubak Bulus diperkirakan hampir 200 meter dengan diameter kedalaman lubang 20 centimeter hingga 30 centimeter dan Jalan Muhammad Kahfi, Kecamatan Jagakarsa.

Jalan Rusak Di Wilayah Jaksel Tak Kunjung Diperbaiki

Jalan Rusak Di Wilayah Jaksel Tak Kunjung Diperbaiki

Demikian diutarakan Herry, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Informasi Rakyat Membangun (LSM SIRAM) kepada sakranews.com, Rabu(24/4) menanggapi anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan tak terprediksi sebesar Rp. 20 Miliar lebih tahun anggaran 2013 yang tidak dikelola dengan efektif oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

?PU Jalan Jakarta Selatan tidak efektif dalam mengelola anggaran tak terprediksi,?ujarnya.

Menurut Herry lagi, pengelolaan anggaran tak terprediksi dengan sistem pelaksanaan swakelola sangat wajar tidak efektif, karena dari mulai perencanaan, perhitungan, pengerjaan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh Sudin Pekerjaan Umum (PU) Kota Administrasi Jalan Jakarta Selatan.

Proyek yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya harus memenuhi azas transparansi yang tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila transparan tentu mudah dilakukan pengawasan oleh berbagai pihak, baik pengawas internal maupun ekternal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan insan Pers, tambah Herry.

Selain itu pengerjaan perbaikan dan pemeliharaan jalan dengan sistem swakelola ditenggarai melanggar UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf (i) menyatakan,?pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya?. Namun ironisnya, Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan terus tiap tahunnya rajin dan sadar melakukan pelanggaran hukum, karena tiap tahun pula mengelola anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan tak terprediksi dengan cara swakelola atau dikerjakan sendiri, tegas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) era reformasi ini.

?Pejabat Sudin PU Jalan Jakarta Selatan tiap tahun rajin langgar hukum,?tegas Herry.

Tambahnya lagi, sekalipun Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan berlindung dibalik alibi dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 70 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya pasal 26. Itu pun dipahami melanggar konstitusi hukum tertinggi.

Apalagi ditenggarai pula, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan meniadakan ayat 4 bagian dari pasal 26 Keputusan Presiden RI nomor 70 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya. Dinyatakan pada ayat 4, kegiatan swakelola dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

Publish on April 28th, 2013 under LSM Dan Aktivis, Pembangunan by redaksi | Komentar Dinonaktifkan pada Jalan Rusak Di Wilayah Jakarta Selatan Tak Kunjung Diperbaiki

Komentar telah ditutup.