Larangan Penggunaan Angkutan Umum Dalam Kampanye Pilkada

Dishub DKI Jakarta Larang Penggunaan Angkutan Umum Dalam Kampanye Pilkada

Jakartahotnews.com Demi melayani penumpang, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta merencanakan akan melarang angkutan umum di ibu kota digunakan pada kegiatan kampanye. “Tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan kampanye. Aturannya sudah jelas, angkutan umum yang memiliki trayek tidak boleh keluar dari jalurnya. Yang melanggar trayek akan kita tindak,” ujar Pristono, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (14/3).

Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan umum yang keluar dari jalur trayek akan dikenakan sanksi administrasi, pembekuan trayek, hingga pencabutan trayek. “Akan ada penegakan hukum agar timbul efek jera,” kata Pristono.

Dikatakan Pristono, kendaraan bertrayek tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Jika masyarakat hendak menggunakan kendaraan besar untuk melakukan kegiatan, bisa menggunakan angkutan sewa. “Ada angkutan khusus yang bisa digunakan, bukan angkutan umum. Kalau mau menyewa silahkan menggunakan angkutan sewa,” katanya.

Ditegaskan Pristono, larangan itu tidak hanya berlaku untuk kegiatan kampanye saja melainkan juga untuk kegiatan lain seperti demonstrasi atau digunakan suporter sepakbola. “Ini sudah termasuk penyalahgunaan angkutan umum dan merugikan masyarakat pengguna angkutan umum,” ungkapnya.

Sore ini juga, sambungnya, Dishub DKI Jakarta akan berkirim surat kepada Organda dan jajarannya guna memperingatkan para operator dan pengemudi agar mematuhi aturan yang ada. Bahkan, untuk memaksimalkan larangan ini, Dishub DKI Jakarta menggandeng Polda Metro Jaya dan Organda. Nantinya, Dirlantas Polda Metro Jaya akan menindak angkutan yang melanggar aturan dan Dishub akan memberikan sanksi administrasi dan pembekuan trayek.

Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono juga memastikan, bagi angkutan umum yang kedapatan menyalahgunakan trayek akan dikenakan sanksi tilang. “Pertama, kami menghentikan angkutan umum yang melanggar tersebut lalu kami minta penumpang turun dari atap agar masuk ke dalam bus. Sejumlah titik kami pantau. Kalau sudah berkali-kali tidak dilaksanakan kita tilang,” tuturnya.

Ketua Organda DKI Jakarta, Sudirman mengaku, mendukung upaya penertiban ini asalkan ada peringatan yang tegas dari pihak Dishub. “Anggota kami sudah menerima peraturan UU yang ada. Namun kondisi kadang di luar kontrol. Kami dari hulu bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta akan memperingatkan. Ini sudah lama jadi pembiaran dan melanggar. Saya mendukung penertiban yang akan dilaksanakan,” tandasnya.

Tag:
Publish on Maret 14th, 2012 under Berita Utama, Jakarta Terkini by redaksi | Komentar Dinonaktifkan pada Dishub DKI Jakarta Larang Angkutan Umum Digunakan Dalam Kegiatan Kampanye Pilkada

Komentar telah ditutup.