Jakartahotnews.com – Direktur Eksekutif LSM PPHE ( Perjuangan Politik Hukum dan Ekonomi)  Jayamuddin Barus  menilai bahwa pembentukan Tim TP4 dan TP4D Di Kejaksaan  tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Selain itu, Barus mengatakan bahwa pembentukan tim pengawal dan pengaman  Pembangunan dan pemerintahan justru  bertentangan dengan UU.

TP4D Hanya Retroika dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum Bertentangan Dengan SEMA

TP4D Hanya Retroika dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum Bertentangan Dengan SEMA

Menurut  Barus, tugas dan wewenang kejaksaan  berdasarkan  UU Kejaksaan  No 16   Tahun 2009 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia  adalah sebagai penuntut  umum. Dan Jaksa dapat menjadi penyidik  harus berdasarkan undang undang.

Sebagai contoh, dalam pasal 1 ayat 1  UU NOMOR 16 TAHUN 2004 tentang kejaksaan  berbunyi Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kemudian pasal 32 disamping tugas dan wewenang tersebut dalam UU NOMOR 16 TAHUN 2004, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan  tugas dan wewenang  jaksa lainnya seperti menjadi penyidik tertuang dalam pasal 30 ayat 1 huruf d yang  yang berbunyi jaksa dapat  melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewewenangan dalam pasal 30 ayat 1 huruf d  dalam penjelasan disebutkan adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“jadi sudah jelas bahwa  Kep-152 /A/JA/10/2015 dan Instruksi Jaksa Agung RI No 001/A/JA/10/2015 yang membidani lahirnya TP4 dan TP4D   yang berdampak  merubah tugas dan wewenang jaksa menjadi Pengawal dan Pengaman tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Dan apa bisa Jaksa merubah sendiri tugas dan wewenangnya tanpa perintah undang undang ? “ ujar Barus.

Menurut Barus, bahwa dalam implementasinya fungsi  Jaksa sebagai pengawal dan pengamanan juga menjadi rancu dan jaksa dapat menjadi tidak indepeden.

“ misalnya jika terjadi perbuatan pidana korupsi pada proyek yang dikawal dan diamankan  secara moral jaksa turut bertanggung jawab, nah fungsi jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum, bisa dipertanyakan, parahnya mereka dapat dengan mudah berkolaborasi” Ujar Barus.

Jika  merujuk pada point 4 mengenai tugas dan fungsi TP4  dan TP4D pada Kep-152 /A/JA/10/2015 Tentang  Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas  Tim Pengawal dan Pengaman  Pembangunan dan Pemerintahan. Maka  TP4 dan TP4D  diwajibkan melakukan   monitoring secara bersama sama  dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program  pembangunan.  Jaksa bukan konsultan yang dapat memonitoring pelaksanaan pekerjaan,  apalagi yang dimonitoring ribuan pekerjaan.

“ apakah jaksa mempunyai  kelayakan dalam memonitoring pelaksanaan pekerjaan  ?  apakah jaksa mampu ?  yang benar aja, dimonitoring oleh konsultan aja masih terjadi penyelewengan” ujar Barus.

Jayamuddin Barus selaku aktivis di bidang hukum  pesimis jaksa dapat melakukan fungsi monitoringnya . Buktinya  pada lelang tahun anggaran 2016 berdasarkan investigasi  PPHE masih banyak  lelang yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang ada terutama mengenai konstuksi jalan masih terjadi penyimpangan hukum.

“ contoh masih ada panitia lelang yang mengupload data dokumen lelang secara tidak utuh. Kalau ini ditanyakan mereka sangat gampang menjawab, Itukan melanggar UU keterbukaan informasi bukan tugas kami, terus dokumen lelang terkait struktur teknis pembangunan jalan hampir seluruh SKPD menyalah… Fungsi monitoring jaksa  dimana ?  itu masih monitoring lelang, gimana kalau monitoring pelaksanaan pekerjaan, yang ada malah mereka ngangguk nganguk karena tidak mengerti” ujar Barus tegas.

Selain itu, Barus menilai bahwa keberadaan Tim TP4 dan TP4D justru membelenggu kesigapan kejaksaan dalam memberantas Korupsi, bahkan memanjakan koruptor. Poin 5 mengenai tugas dan fungsi TP4  dan TP4D pada Kep-152 /A/JA/10/2015 Tentang  Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas  Tim Pengawal dan Pengaman  Pembangunan  disebutkan bahwa tugas dan fungsi jaksa dalam melakukan tindakan represif terhadap perbuatan pidana korupsi jika telah ditemukan 2 alat bukti. Disini Jaksa harus meminta pendapat inspektorat, dan jika telah terjadi perbuatan pidana maka terduduh dapat mengembalikan dana yang dikorupsi dan dinyatakan bebas dari hukum.  Ini juga menurut Barus sangat kontradiktif dengan upaya percepatan pemberantasan Korupsi

 “ bagaimana bisa orang yang korupsi jika mengembalikan dana dapat menghapus perbuatan korupsi ?  dikemudian hari mereka tidak takut korupsi, karena jika ketahuan dipulangin aja, selesai masalah. Koruptor itu tidak pernah jera, hari ini ketahuan, dipulangin, besok coba lagi, wong kalau ketahuan bisa dipulangin, gimana mau jera. Apalagi  jumlah proyek ratusan tentu Tim TP4D punya keterbatasan.

TP4D Gunakan Laporan APIP Dalam Penentuan Kerugian Negara

Poin 5 pada Kep-152 /A/JA/10/2015  menggunakan laporan BPKP, Inspektorat atau APIP dalam menentukan kerugian Negara, sementara pada SEMA No 4 Tahun 2016  tertanggal 9 Desember 2016 disebutkan bahwa lembaga yang berwenang menentukan besaran kerugian Negara adalah BPK bukan APIP. Ini menjadi kontradiksi jika Jaksa melakukan tindakan represif dengan menghadirkan laporan APIP menjadi alat bukti di Pengadilan. Bisa saja barang bukti tersebut ditolak Hakim, tambah Barus.

Untuk itu Jayamuddin Barus menganjurkan kepada Jaksa Agung agar TP4 dan TP4D dibubarkan saja karena dinilai hanya retroika saja.

“ Bubarkan saja TP4 dan TP4D karena hanya Retroika saja “ ujar Barus.

Sebelumnya Jaksa Agung telah membentuk TP4 dan TP4D melalui Kep-152 /A/JA/10/2015 dan Instruksi Jaksa Agung RI no 001/A/JA/10/2015 tentang   Pembentukan dan Pelasanaan Tugas  Tim Pengawal dan Pengaman  Pembangunan dan Pemerintahan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal  5 Oktober 2015 sebagai implementasi PERPPU No 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional .

Publish on Juni 20th, 2017 under Berita Utama, Hukum Dan Kriminal by redaksi | 2 Comments »

2 Responses to “TP4D Hanya Retroika dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum Dan Bertentangan Dengan SEMA”

  1. Ronald feriadi.S berkata:

    Sangat Setuju abangda, terkesan pada tahun anggaran 2016-2017 pokja/ULP semakin gencar/nekad melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan Prosedur lelang, bila mengacu kepda KEPJA Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015, pada bagian ketiga yaitu mengenai tugas dan fungsi TP4D, poin “1” disebutkan TP4 mempunyai tugas dan fungsi mengawal,mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
    a. Memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan,pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolahan keuangan negara dst. Bila mengutip dalam hal pencegahan yang dimaksud pada point “1” tersebut, kami juga pernah memiliki kisah tentang penyimpangan terhadap ketentuan prosedur lelang di salah satu SKPD Prov-Su, selanjutnya kami mengirimkan surat pengaduan kepada pihak TP4D, surat pengaduan tersebut harapan kami agar prroses lelang yang dilakukan oleh pokja/ULP dibatalkan dan dilakukan lelang ulang dikarenakan banyak hal penyimpangan yang kami jumpai baik dalam hal penetapan dokumen lelang, dalam hal prosedur dan tata cara, pada saat kami mengirim surat pengaduan tersebut masih memasuki tahap pemberian penjelasan (Aanwijing), belum pemasukan penawaran. surat kami kirimkan kepada TP4D agar kiranya dilakukan pencegahan/preventif dan persuasif untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum,penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, yang mana dalam proses prencanaan dan proses pelaksanaan lelang tersebut telah terindikasi pada penyimpangan dan KKN, masih dalam tahap awal saja sudah begitu gimana lagi dengan tahap pelaksanaan sampai serah terima pekerjaan. Bahwa kami melakukan pengaduan tersebut adalah atas adanya SKep-152 /A/JA/10/2015, tujuannya adalah agar Pokja/ULP tidak semena-mena dalam menetapkan persyaratan dan tata cara serta prosedur lelang untuk memuluskan jurus-jurus KKN nya. sehingga perlu kirannya TP4D memberikan panerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan,pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolahan keuangan negara, dikarenakan semua itu ada aturan mainnya yang telah diatur dalam PERPRES 54 thn 2010 jo perubahannya serta Perka LKPP no 1 thn 2015, selanjutnya pekerjaan tersebut tetap terus berjalan hingga serah terima barang. yang menjadi pertannyaan kami setelah adanya surat pengaduan kami tersebut apakah pelelangan /pekerjaan tersebut tidak bermasalah? dan apakah TP4D telah melaksanakan tupoksi nya sesuai SKep-152 /A/JA/10/2015 yang kami sebutkan diatas? Hanya tuhanlah yang tahu.

  2. Ronald eriadi.S berkata:

    Sangat Setuju abangda, terkesan pada tahun anggaran 2016-2017 pokja/ULP semakin gencar/nekad melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan Prosedur lelang, bila mengacu kepda KEPJA Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015, pada bagian ketiga yaitu mengenai tugas dan fungsi TP4D, poin “1” disebutkan TP4 mempunyai tugas dan fungsi mengawal,mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :

    a. Memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan,pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolahan keuangan negara dst.

    Bila mengutip dalam hal pencegahan yang dimaksud pada point “1” tersebut, kami juga pernah memiliki kisah tentang penyimpangan terhadap ketentuan prosedur lelang di salah satu SKPD Prov-Su, selanjutnya kami mengirimkan surat pengaduan kepada pihak TP4D, surat pengaduan tersebut harapan kami agar prroses lelang yang dilakukan oleh pokja/ULP dibatalkan dan dilakukan lelang ulang dikarenakan banyak hal penyimpangan yang kami jumpai baik dalam hal penetapan dokumen lelang, dalam hal prosedur dan tata cara, pada saat kami mengirim surat pengaduan tersebut masih memasuki tahap pemberian penjelasan (Aanwijing), belum pemasukan penawaran. surat kami kirimkan kepada TP4D agar kiranya dilakukan pencegahan/preventif dan persuasif untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum,penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, yang mana dalam proses prencanaan dan proses pelaksanaan lelang tersebut telah terindikasi pada penyimpangan dan KKN, masih dalam tahap awal saja sudah begitu gimana lagi dengan tahap pelaksanaan sampai serah terima pekerjaan.

    Bahwa kami melakukan pengaduan tersebut adalah atas adanya SKep-152 /A/JA/10/2015, tujuannya adalah agar Pokja/ULP tidak semena-mena dalam menetapkan persyaratan dan tata cara serta prosedur lelang untuk memuluskan jurus-jurus KKN nya. sehingga perlu kirannya TP4D memberikan panerangan hukum terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan,pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolahan keuangan negara, dikarenakan semua itu ada aturan mainnya yang telah diatur dalam PERPRES 54 thn 2010 jo perubahannya serta Perka LKPP no 1 thn 2015.

    selanjutnya pekerjaan tersebut tetap terus berjalan hingga serah terima barang. yang menjadi pertannyaan kami setelah adanya surat pengaduan kami tersebut apakah pelelangan /pekerjaan tersebut tidak bermasalah? dan apakah TP4D telah melaksanakan tupoksi nya sesuai SKep-152 /A/JA/10/2015 yang kami sebutkan diatas? Hanya tuhanlah yang tahu.