jakartahotnews.com-Kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian gedung sekolah di wilayah DKI Jakarta selama 5 tahun anggaran terakhir diduga sarat penyimpangan dan menebar aroma bau busuk yang menyengat. Namun aroma bau busuk yang menyengat tersebut sudah pasti tidak tercium oleh oknum penegak hukum dan oknum pemeriksa internal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Karena untuk menutup aroma bau busuk KKN tersebut, ditenggarai ratusan juta rupiah telah disiapkan.

Aroma bau busuk KKN jauh hari disinyalir sudah menebar di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) DKI Jakarta, karena untuk memuluskan nilai anggaran yang besar khususnya untuk anggaran rehabilitasi fisik gedung sekolah harus disetujui oleh pihak legislatif. Oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang ditenggarai memiliki sejumlah agenda dan kepentingan terhadap nilai yang besar untuk kegiatan rehabilitasi fisik gedung sekolah tersebut akan mati-matian memperjuangkannya supaya disetujui.

Demikian penegasan Herry didampingi sejumlah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Informasi Rakyat Membangun(LSM SIRAM) dikantornya, Kamis (14/2) terkait dugaan aroma busuk KKN anggaran kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian gedung sekolah di wilayah DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir.

?Aroma busuk dugaan KKN sejak awal sudah tercium dalam penetapan dan pengesahan anggaran rehab total sekolah,?tegas Herry.

Indikasi terlihatnya kepentingan dan sejumlah agenda yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari ratusan paket kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian gedung-gedung sekolah ratusan miliar rupiah dalam 5 tahun terakhir ini, tidak adanya kritisi dan pengawasan yang tegas oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Bila pun ada, hanya hitungan jari oknum anggota DPRD DKI yang cukup vocal mengkritisi pendidikan. Salah satunya, berinisial WH dari fraksi PAN, terang Herry.

Menurutnya lagi, penetapan anggaran kegiatan rehabilitasi total untuk 1 gedung sekolah sebanyak 2 hingga 4 tahun anggaran yang disetujui oleh pihak DPRD DKI Jakarta patut dipertanyakan, karena sangat sarat kepentingan. Pasalnya sangat tidak bisa diterima akal kegiatan rehabilitasi 1 gedung sekolah tidak dapat diselesaikan selama 1 hingga 2 tahun anggaran.

Penyelesaian rehabilitasi total 1 gedung sekolah yang tidak selesai dalam 1 atau 2 tahun anggaran terus berlangsung dan terkesan dibiarkan. Penjelasan argumentatif yang berlandaskan hukum hingga berita ini diterbitkan tidak diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Padahal sudah puluhan kali disampaikan permohonan penjelasan dan tanggapan.

Sementara DS, Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta pernah berujar dengan keyakinan dan faktanya berbanding terbalik, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah mengajukan anggaran rehab total gedung sekolah untuk tidak selesai 1 tahun anggaran, namun ketika penetapan anggaran, semua diluar kewenangan.

Kata Herry, Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tidak pernah mengajukan anggaran rehab totak gedung sekolah untuk tidak selesai 1 tahun anggaran itu sesungguhnya argumentasi yang terlalu mengada-ngada dan terkesan membela diri. Argumentasi yang menggambarkan tidak mampunya pejabat Dinas Pendidikan, Bidang Perencanaan Anggaran dan Bidang Sarana Prasarana mempertahankan dan menyakinkan anggota DPRD DKI saat rapat komisi ataupun fleno anggaran dalam pengesahan anggaran pendidikan. Sehingga terkesan ada kontradiktif antara pendapat Kepala Bidang Sarana Prasarana dengan fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi, kegiatan rehabilitasi dan penyelesaian 1 gedung sekolah diselesaikan hingga 2 hingga 4 tahun anggaran.

Tambah aktivis penggiat anti korupsi ini lagi, komparasi antara kegiatan rehabilitasi total gedung sekolah dengan gedung kantor kecamatan maupun kelurahan sangat berbeda. Pihak Sekretariat Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Walikota dapat menyelesaikan kegiatan rehabilitasi total gedung kantor kecamatan dan kelurahan 1 tahun anggaran dan paling lama 2 tahun anggaran. Namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyelesaikan rehabilitasi total dan penyelesaian 1 gedung sekolah 2 hingga 4 tahun anggaran.

Salah satu gedung sekolah yang selesai hingga 2 sampai 4 tahun anggaran, Sekolah Dasar (SD) Negeri 03/04 Jati, Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri 149 Klender Jakarta Timur, SMP Negeri 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat,jelas Herry.

Oleh karenanya, Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang sangat aspiratif dan rajin melakukan blusukan ke 5 wilayah Kota Administrasi diminta menaruh perhatian penuh terhadap dunia pendidikan, serta melakukan evaluasi atas kenerja Kadis Pendidikan DKI Jakaarta.

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) era reformasi ini menambahkan, Jokowi harus juga fokus pada persoalan pembangunan fisik gedung sekolah yang sarat dugaan aroma busuk dan sudah sangat memuakkan. Sebab bila tidak dilakukan, pelanggaran UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, PP RI No. 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepmendari No. 59 tahun 2007 perubahan atas Kepmendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan terus berlangsung.

Pasalnya pengelolaan keuangan daerah dalam kegiatan pembangunan, rehabilitasi total dan penyelesaian gedung sekolah diduga tidak efektif, tidak taat azas efisiensi, tidak akuntabel dan kurang transparan. Indikasi lainnya, kompetisi dalam proses pelelangan juga tidak sehat, sehingga banyak rekanan yang merasa kalah dulu sebelum mengikuti pelelangan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Indikasi adanya persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan di Dinas Pendidikan DKI, khususnya sebelum lelang lewat internet diberlakukan adalah perusahaan pemenangnya tiap tahun sama, ketus Herry.

Sementara itu, nilai penawaran yang dimenangkan, khususnya pada kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian gedung sekolah yang jumlah anggarannya besar dipastikan sudah diketahui pemenangnya. Kecuali rehabilitasi total dan penyelesaian gedung sekolah yang jumlah anggaran kecil.

Kenyataan tersebut sangat mudah dilihat, misalnya kegiatan rehabilitasi total SDN 03/04 Jati, Jakarta Timur sebesar Rp. 11 Miliar tahun 2010, perusahaan pemenang PT.Rembiga Indah. Di tahun anggaran 2011, PT.Rembiga Indah juga dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan baru SMKN Terpadu Cengkareng Jakarta Barat sebesar Rp. 17.651.117.000,-.

Lebih anehnya lagi, syarat-syarat dalam dokumen pelelangan sama, tapi satu perusahaan peserta lelang dikalahkan dan dimenangkan di paket pekerjaan sekolah yang berbeda. Misalnya pada kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SMAN 29 sebesar Rp. 15.728.189.000, PT.Marlanco dikalahkan, namun pada pelelangan kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SMAN 20 nilai HPS sebesar Rp. 10.049.300.000, PT.Marlanco dimenangkan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.642.833.000,-sekitar 96% dari nilai HPS.

Seirama dengan Herry, aktivis penggiat anti korupsi dari LSM Investigasi Nasional Transparansi Indonesia (INTAI), Kotaris mengatakan kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SMPN 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat tahun lalu, juga menenggarai adanya aroma busuk KKN.

Menurutnya, kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SMPN 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. NJ diduga sarat penyimpangan spesifikasi yang tertuang dalam Bill of Quantity (BQ). Item pekerjaan pondasi pagar besi sekolah kelihatan sudah retak dan pecah semasa pekerjaan berlangsung. Sementara pagar besi yang dipakai sebagian besar bekas yang lama.

Ironisnya, lanjut Kotaris rehabilitasi total dan penyelesaian SMPN 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dikerjakan tahun anggaran 2010, dinding sekolah banyak yang retak-retak. Dan perbaikan ditenggarai dilakukan oleh tukang yang saat ditanya suruhan rekanan perusahaan yang mengerjakan tahun 2010. Sementara pada tahun berjalan yang mengerjakan adalah PT.Nikko Jaya.

Kotaris yang juga kaya pengalaman dalam pemborongan ini, menambahkan, kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SDN 05 Makasar, Kecamatan Jakarta Timur tahun 2012 lalu diduga sarat penyimpangan. Indikasi penyimpangan yang patut dipertanyakan pada kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SDN 05 Makasar, Kecamatan Jakarta Timur adalah kegiatan pelelangan 2 kali dilakukan. Perusahaan pemenang pada lelang pertama ditenggarai tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian sekitar medio Bulan September 2012, kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SDN 05 Makasar, Kecamatan Jakarta Timur dianggarkan kembali di P-APBD 2012 sebesar Rp. 5 Miliar lebih.

Pada pelelangan kedua di sekitar Bulan Oktober , PT.Ferdian Putra Sejati dimenangkan sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian SDN 05 Makasar, Kecamatan Kampung Makasar, Jakarta Timur. Namun dalam pelaksanaan tidak selesai tepat waktu hingga berakhirnya tahun anggaran 2012, ujarnya.

Aroma bau busuk KKN dalam kegiatan rehabilitasi total dan penyelesaian gedung sekolah 5 tahun terakhit ditenggarai mulai masa pelelangan hingga pelaksanan pekerjaan sama sekali ditenggarai tidak tersentuh hukum. Sehingga penyimpangan selalu terjadi tiap tahunnya. Efek penyimpangan tersebut, jelas berdampak adanya kerugian keuangan daerah yang nilainya ratusan juta tiap tahunnya. Selain itu, dampak signifikan lainnya, terganggunya aktifitas kegiatan belajar mengajar(KBM) peserta anak didik, karena gedung sekolah tidak selesai dibangun 1 tahun atau 2 tahun anggaran.

Publish on Maret 1st, 2013 under korupsi by redaksi | Komentar Dinonaktifkan pada Jokowi Diminta Selidiki Penyimpangan Rehab Total Gedung Sekolah DI DKI Jakarta

Komentar telah ditutup.